Anggota Komisi XI DPR RI Satori saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, Kamis (18/11/2021). Foto: Devi/Man

Dalam rangka sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Komisi XI DPR RI berupaya menggali berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Badung Bali, DPRD Provinsi Bali, pihak Kementerian Keuangan, dan Rektor Udayana.

Adapun isu permasalahan yang sempat mengemuka dalam pertemuan antara Komisi XI DPR RI dengan beberapa stakeholder dan Kepala Daerah yang hadir diantaranya adalah mengenai anggaran untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah tersebut.

"Saat ini, para bupati dan juga wali kota se-indonesia banyak menyuarakan soal kondisi anggaran dari Dana Alokasi Umum untuk menggaji pegawai PPPK. Mereka mencari solusi agar persoalan ini tidak menjadi beban pemerintah daerah provinsi," ungkap Satori saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, Kamis (18/11/2021).

Pada kesempatan yang sama Satori juga menyampaikan bahwa ada potensi-potensi pajak yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah namun sekarang diambil alih oleh pemerintah pusat. "Sehingga banyak yang mengusulkan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Karena ada objek pajak yang lokasinya di daerah tetapi pajaknya diambil di pusat," ungkapnya.

Dengan munculnya berbagai tantangan baru tersebut, tambahnya, maka Komisi XI DPR RI menilai perlu untuk menyusun kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas belanja daerah serta optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung target pembangunan nasional. (dep/es)